FUNDAMENTALISME AGAMA

Sebuah Respon Politis atas Problem Modernitas

M. Asrul Pattimahu

Fundamentalisme; Sebuah Konsep

Konsep dasar fundamentalisme memang di kritik dari berbagai segi, dan karenanya absah untuk mempertanyakan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep ini. Konsep ini telah melahirkan banyak asumsi, terutama ketika dikaitkan dengan problem modernisasi yang semakin tak terbendung.

Sejauh ini, fundamentalisme sering di hubung-hubungkan dengan ortodoksi keagamaan, moralitas yang kaku, intoleransi, anti-pluralisme, anti-modernisme dan anti pemaharuan. Fenomena fundamentalisme dirasakan sebagian orang sebagai sebuah fenomena yang mengancam tatanan dunia. Jelas sekali, bahwa karakteristik ini muncul sebagai reaksi khusus atas gelombang perubahan tak terbendung yang di persepsikan sebagai krisis dramatis.

Persepsi seperti ini barangkali tak dapat begitu saja disalahkan, namun juga tidak saja dapat di terapkan pada agama. Misalnya agama Islam, fenomena fundamentalisme tentu saja berbeda dengan Islam sebagai sebuah agama, dan ditempat manapun fundamentalisme berbeda dengan agama. Menurut Karen Armstrong dalam Muhammad, a Biography of the Propeth, fundamentalisme yang biasa disebut sebagai penganut agama radikal merupakan satu bentuk keimanan yang bersifat sangat politis, gerakan ini membuat sebagian orang melihatnya sebagai bahaya yang mengancam dunia dan kedamaian sipil.[1]

Fundamentalisme sebagai komunitas tersendiri dalam sebuah agama, tentunya memiliki akar historis tersendiri. Kelompok ini muncul sekitar tahun 1910.[2] Pada awalnya ia timbul dalam salah satu aliran protestanisme konserpatif di Amerika, yang menunjuk pada suatu gerakan keagamaan, yang antara lain menolak kritik terhadap Bibel, gagasan evolusi, otoritas dan moralitas patriarkit yang sangat ketat dan sebagainya. Meskipun demikian, setiap gerakan fundamentalisme memiliki pola-pola tertentu. Menurut Karen Armstong, Fundamentalisme merupakan mekanisme pertahanan (defense mechanism) yang muncul sebagai reaksi atas krisis yang mencekam.[3]

Fundamentalisme Islam

Penggunaan agama untuk menyalakan konflik dalam permasalahan internasional telah merupakan semacam kegemaran baru yang cukup serius dalam politik dunia kontemporer. Ini terjadi karena ada anggapan bahwa sinsitifitas agama merupakan sumber yang sangat mudah dijadikan sebagai instrumen kuat dan utama dalam menciptakan gesekan-gesekan politik, baik untuk ukuran regional, nasional bahkan internasioal. Beberapa kasus konflik yang terjadi berbagai belahan dunia telah membuktikan hal ini.

Meski fundamentalisme lahir dari Protestanisme, namun saat ini, fundamentalisme telah menjadi istilah yang umum dipakai untuk merujuk kepada gerakan radikalisme diluar tradisi Protestan, seperti dalam Islam dan Yahudi, Budhisme, Hinduisme, atau bahkan Konfusionisme. Fundamentalisme telah menjadi semacam slogan politik untuk di identikan dengan kelompok gerakan-gerakan keagamaan tertentu.

Secara sosiologis, walaupun fundamentalisme mengekspresikan watak khas tradisi agama tertentu, namun dari sisi gerakan dan semangatnya terdapat kesamaan antara satu agama dengan lainnya. Yakni gerakan yang muncul sebagai dampak dari proses transformasi sosial. Karena itu gerakan ini bisa di anggap sebagai bentuk gerakan agama yang bereaski terhadap perubahan sosial, dengan menyodorkan slogan kembali kepada agama otentik.[4]

Jauh sebelum berkahirnya perang dingin, para sarjana telah mengakui bentuk politisasi agama sebagai feomena global yang baru. Hal ini menjadi keliru, karena predikat itu diberikan kepada revolusi Ayatullah di Iran 1979, serta iklim fanatisme dan ekstrimisme agama yang berlaku disana. Setelah tumbangnya Tembok Berlin, beberapa pengamat sayap kiri membantah bawah Barat telah kehilangan musuhnya. Sejak saat itu, Barat dianggap sedang mengintai fundamentalisme Islam untuk menjamin kelanjutan kesatuan serta hegemoni politik mereka. Dalam suasana yang sinis ini, Willy Claes (mantan Sekretaris Jenderal NATO) membuat pernyataan yang tampaknya mendukung kecurigaan ini.[5] Ini mengindikasikan bahwa Barat secara sengaja menjadikan fundamentalisme Islam sebagai rivalitas politik dan militernya untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya atas dunia.

Dalam konteks politik global, fundamentalisme Islam dapat dihubungkan dengan realitas politik internasional maupun pemikiran dibalik realitas itu. Sebut saja ide tentang clash of civilizations Samuel Huntington yang cukup mempengaruhi asumsi dan opini politik global pasca-Perang Dingin.

Menurut Huntington, fundamentalisme Islam yang umumnya di identikkan dengan gerakan politik Islam, padahal ia hanyalah salah satu komponen dari kebangkitan Islam yang lebih luas. Kebangkitan-kebangkitan tersebut mencakup ide-ide, prektik-praktik, retorika, dan pengembalian ajaran Islam pada sumber-sumber aslinya (baca; Qur’an dan Hadis) yang dilakukan oleh umat Islam.[6]

Ada hal menarik yang sebetulnya luput dari fenomena fundamentalisme ini. Selain munculnya berbagai respon atas fenomena fundamentalisme, tampaknya tidak menjawab pertanyaan, mengapa gerakan-gerakan itu muncul. Barangkali betul, kesimpulan Oliver Roy dalam The Failure of Political Islam, bahwa fundamentalisme agama, bukan sekedar reaksi terhadap modernisasi, melainkan produk dari modernisasi itu sendiri.[7]

Bassam Tibi – salah seorang peneliti gerakan-gerakan fundamentalis – nampaknya tak sependapat dengan Huntingtong yang menganggap lahirnya fundamentalisme Islam merupakan bagian dari gerakan kebangkitan Islam. Dalam karyanya The Challenge of Fundamentalisme, Basam Tibbi menegaskan bahwa apapaun garis perjuangannya, fundamentalisme bukan ekspresi dari kebangkitan agama, tetapi lebih merefleksikan ideologi semu yang berasal dari agama untuk memperbaiki dunia, sehingga jelas bertujuan politis. Tujuan mereka adalah Islamisasi Politik,[8] untuk menggantikan tatanan dunia Barat yang sudah tidak lagi mereka percayai, yang didasari pada prinsip politik Islam, tentunya Islam yang telah mereka interpretasi.[9]

Meskipun penggunaan mereka yang pragmatis terhadap Islam, konteksnya jelas lebih politis dari pada Islam, dan telah mencakup politik domestic dan politik global. Mereka menegaskan kembali doktrin-doktrin lama dan mengangkatnya secara kaku dari konteksnya yang orsinil, membumbui dan menginstitusionalisasikan, serta menggunakannya sebagai senjata ideologi melawan dunia yang memusuhi. Pada akhirnya ia merupakan pernyataan tentang tatanan baru, karena para fundamentalis berusaha menggantikan stuktur-struktur yang ada dengan sistem yang komperhensif yang menurut mereka berasal dari agama.

Fundamentalisme sebagai gejala sosial-psikologis-politis, yang diartikan Nurcholis Madjid – dengan meminjam istilah Erich Fromm – “lari dari kebebasan,” adalah pelarian dalam keadaan tidak berdaya akibat dari perubahan sosial tadi. Ia katanya, hanya akan memberikan ketenangan semu yang bahayanya sama dengan narkotika, bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan masalah-masalah sosial seperti, alkoholisme dan narkotika, sebab fundamentalisme dapat melahirkan gerakan sosial dengan disiplin yang tinggi, suatu hal yang tidak ada pada bahaya narkotika. Ini artinya, kehidupan keagamaan sangat memprihatinkan kalau tampil dalam bentuk fundamentalis.[10]

Atas dasar kenyataan tersebut, fundamentalisme keagamaan yang bersifat sangat kaku, dan tidak mengenal kompromi, untuk zaman yang dikenal dengan post-modernisme ini nampaknya tidak akan memiliki prospek. Lebih jauh sangat di ragukan kemampuannya dalam menjawab masalah-masalah riil yang dimunculkan oleh proses modernisasi. Dalam melihat hal ini, kita teringat dengan perkataan Fazlur Rahman – salah seorang yang digolongkan sebagai pemikir neo-modernis –, bahwa seorang fundamentalis sejati justru harus selalu komitmen terhdap proyek rekonstruksi atau rethinking (pemikiran kembali).[11]

Apapun asumsinya, saya melihat bahwa para fundamentalis adalah para modernis, bukan para tradisionalis, karena mereka mengevaluasi tradisi dari sudut pandang modernitas. Bagi saya fundamentalisme agama, termasuk Islam, bukan sebagai kepercayaan spiritual, tetapi sebagai ideologi politik yang didasarkan pada politisasi agama untuk tujuan-tujuan sosio-politik dan ekonomi dalam rangka menegakkan tatanan Tuhan seperti yang mereka pahami.

Wal-Lahu a’lam bisshawab

tidak ada satu gerakan islam yg tidak bersumber pd Islam, termasuk para pembaharu sekalipun…gerakan pembaruan dan gerakan purifikasi (pemurnian) sama2 bersumber pd al-qur’an dan sunnah. gerakan pemurnian itu wilayahnya adalah masalah2 aqidah, sedangkan gerakan pembaruan adalah masalah muamalat. Artinya mereka berada pada wilayah kajian yg berbeda. selain itu yg membedakan mereka juga adalah masalah metodologi interpretasi… misalnya kita lihat diantaranya – metodologi Sosiologis-theologis-filsafat dan ada yg sebaliknya, filsafat-theologis-sosiologis.

Apapun asumsinya, saya melihat bahwa para fundamentalis adalah para modernis, bukan para tradisionalis, karena mereka mengevaluasi tradisi dari sudut pandang modernitas. Bagi saya fundamentalisme agama, termasuk Islam, bukan sebagai kepercayaan spiritual, tetapi sebagai ideologi politik yang didasarkan pada politisasi agama untuk tujuan-tujuan sosio-politik dan ekonomi dalam rangka menegakkan tatanan Tuhan seperti yang mereka pahami.

salnya salah satu kaidah hukum dalam ushul fiqhi “Hukum itu sesuai dengan kondisi (perkembangan)”. demokrasi, HAM, Gender dan isu-isu lainnya adalah produk modernisasi yg dulunya tidak adanya. itulah yg menjadi dasar reinterpretasi terhadap kaidah2 hukum yg mulai masuk pada wilayah tersebut (HAM, Gender dll). maka muncullah ide wanita bisa jd pemimpin karena Gender, dan isu2 lainnya… dan ini adalah wilayah pembaharu.


[1] Lihat, Karen Armstrong, Muhammad, a Biography of the Propeth, Terjemahan Indonesia oleh Sirikit Syah dengan judul Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biograpi Kritis, (Cet, XVII, Risalah Gusti, Surabaya 2006), h. vii[2] Istilah ini dipakai oleh kaum Protestan untuk membedakan diri dari kaum Protestan yang cenderung liberal. Mulai saat itu istilah fundamentalisme mulai di gunakan secara bebas untuk menyebut gerakan-gerakan purifikasi agama yang terjadi di berbagai agama dunia. Lihat, Moh. Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam, (Cet, I, IRCiSoD, Jogjakarta 2006), h. 94

[3] Lihat, Karen Armstrong Islam a Short History (Sepintas Sejarah Islam), (Ikon Terlitera, Yogyakarta, 2002), h. 193. Bandingkan juga dengan dua karya besarnya, A History of Good (Sejarah Tuhan) dan The Battle for Good (Berperang Demi Tuhan). Kedua karya ini memiliki keterkaitan. Khususnya dalam The Battle for Good, Armstrong melakukan penelusuran terhadap fenomena fundamentalisme dalam tiga agama monoteistik; Islam, Nasrani dan Yahudi, yang dimulai dari masa pencerahan (Renaisance, Aufklärung) menunjukkan bagaimana fundamentalisme mucul sebagai garakan yang logis dalam melawan ide-ide modernism.

[4] Mun’im A. Sirry, Militansi Agama, Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern, (Erlangga, Jakarta 2003), h. 4

[5] Beberapa pengamat sayap kiri, menganggap bahwa, runtuhnya Tembok Berlin, membuat Barat mencari musuh baru, dalam hal ini fundamentalisme Islam memenuhi kualifikasi untuk menjadi musuh Barat selanjutnya. Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalisme, terjemahan Indoensia oleh Imron Rosyidi, dkk, dengan judul Ancaman Fundamentalisme, (Cet, I, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000), h. 3

[6] Kebangkitan ini, menurut Huntington, dalam konteks yang paling luas, merupakan fase akhir dari hubungan antara Islam dengan Barat. Sebuah upaya untuk mencari jalan keluar yang tidak lagi melalui ideologi-ideologi Barat tapi dalam Islam. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, di terjemahkan oleh M. Sadat Ismail dengan judul, Benturan Antarperedaban dan Masa Depan Politik Dunia, (Cet, XI; Yogyakarta, Qalam; Juni 2005), h. 179-180

[7] Lihat, Oliver Roy, dalam Mun’im A. Sirry, Op.Cit. Bandingkan juga dengan Huntington, Op.Cit, h. 187

[8] Lihat Bassam Tibi, Op.Cit, h. 240-241

[9] Ibid, h. 4

[10] Lihat Nurcholis Madjid dkk, Fiqih Lintas Mazhab, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, (Paramadina, Jakarta 2003 h. 170

[11] Fazlur Rahman, Gelombang Perubahan dalam Islam, Studi Tentang Fundamentalisme Islam, (Jakarta, Rajawali Press, 2000), h. 14