PROFESIONALISME POLITIK DAN PEMBEBASAN

Oleh : M. Asrul Pattimahu

Selama ini kemapanan – sebuah sistem dan institusi – politik dicurigai ikut memproduksi ketidak adilan dan kemapanan religius-kultural yang sering memonopoli. Hegemoni dan kekuatan tiranik muncul seiring menguatnya sebuah sistem atau kekuasan. Kekuasaan yang diperoleh melalui legitimasi demokrasi berpolitik, berbalik arah dari obyek legitimator. Artinya, rakyat sebagai instrumen awal pemberi kesahihan kekuasaan menjadi kelompok yang terhegemoni karena memberikan legalitas kekuasan tersebut. Secara filosofis, ada sebuah pertanyaan sederhana yang harus merekonstruksi kultur berpolitik kita. “Apakah rakyat akan menjadi komunitas yang salah dalam menentukan sistem kekuasaan”?.

Akhir-akhir ini banyak orang yang melontarkan gagasan tentang kemungkinan diterapkannya “profesionalisme politik” atau politik profesionalisme. Pelontaran gagasan “profesionalisme politik” ini mengimplikasikan penilaian bahwa sistem perpolitikkan kita masih belum profesional. Karena itu, dibalik pelontaran ide tersebut terselip keinginan agar mutu perpolitikkan kita, melalui para aktor politiknya hendak ditingkatkan. Banyak institusi politik yang belum bisa meminimalisasi kultur perekrutannya yang masih bersifat hedonistik. Keinginan melahirkan berbagai produk-produk hukum yang menjadi kewenangan perwakilan institusi-institusi politik – dalam parlemen ­–menjadi hal yang paradoks dengan realitas sistem perpolitikkan kita. Dilema ini agak sedikit mempersulit memecahakn fenomena perpolitikkan kita yang semakin kompleks, meski usaha rekonstruksi “budaya politik” kita seperti disinyalir Gabriel Almond sebagai seperangkat orientasi kepada politik dengan pola-pola tertentu yang didalamnya terdapat keterpaduan antara norma-norma khusus dan nilai-nilai, belum mampu melakukan keterpaduan norma dan nilai-nilai tersebut. Upaya rekonstruksi “budaya politik” tersebut dalam uraian dinamika demokrasi politik Indonesia dimaknai dalam bentuk gerakan reformasi “98”, yang menjadi gerbang bagi babakan baru demokrasi politik Indonesia, sekaligus sebagai instrumen pembebasan rakyat atas hegemoni dan alienasi politik.

Membendung hegemoni dan alienasi politik, dengan menumbuhkan  budaya demokrasi dan loyalitas masyarakat terhadap proses politik, secara logis, dalam prosesnya mesti melahirkan sebuah norma dan nilai-nilai positif. Heterogenitas masyarakat Indonesia yang didominasi masyarakat Muslim, secara sosio-kultural memiliki peran historis cukup menentukan bagi proses pembentukan tatanan demokrasi Indonesia . Namun, kecurigaan beberapa pemikir politik sekuler semisal Samuel Huntington terhadap peranan politik dan perilaku masyarakat Muslim terhadap demokrasi justru sangat negatif. Dalam pandangannya, Huntington mengklaim bahwa kegagalan demokrasi di Negara-negara mayoritas Muslim sejak 1880-an, disebabkan kultur masyarakat Muslim yang cenderung tidak sehat dengan pandangan-pandangan liberal barat. Berbeda dengan Huntington , dalam pandangan Benedict Anderson kegagalan politik di Indonesia itu justru berakar pada budaya politik Jawa yang tak mengenal demokrasi. Jadi bukan disebabkan karena reputasi yang kurang baik dari masyarakat Muslim terhadap politik dan demokrasi yang teradopsi dari sistem demokrasi politik liberal Barat. Diluar Usaha menumbuhkan nilai-nilai politik yang demokratis kearah profesionalisme politik dalam keterpaksaan yang logis, memang harus menghindarkan kita dari dikotomi komunitas, dan diskursus yang bersifat thelogis sehinnga setiap komunitas akan terbebaskan dari alienasi politik yang sengaja diciptakan.

Usaha mencapai profesionalisme politik kita adalah pemerataan pengertian yang mendalam tentang budaya politik kita yang kompleks itu oleh para pelaku politik yang mempunyai pandangan jauh kedepan. Pemerataan pengertian tersebut  menurut Nurcholis Madjid, adalah pemantapan pendidikan politik yang penuh tanggungjawab dan tidak bersifat propaganda semata-mata, dalam implikasi yang lebih luas, pemantapan pendidikan politik ini berarti akan menciptakan masyarakat yang bebas dan terbuka. Bagaimana proses pribumisasi politik dapat terwujud, hal ini merupakan siklus pendidikan dan transformasi politik yang harus diawali oleh kematangan pelaku-pelaku politik formal struktural dalam proses yang memungkinkan hal itu bisa terjadi. Instiusi-institusi politik harus mampu menyediakan media sebagai wahana transfomrasi dan pendidikan politik yang luas bagi masyarakat.

Hal yang tidak kurang penting dalam profesionalisme politik ini adalah penyadaran umum bahwa demokrasi mengimplikasikan kebebasan, dan kebebasan itu menuntut tingkat keberanian yang lebih tinggi untuk memikul tanggungjawab pribadi. Sejauh mana perlikau politik yang mengekspresikan adanya kesadaran tanggungjawab, baik untuk hal yang mejadi tanggungjawab konstitusionalnya maupun tanggungjawab sebagai sebuah etika sosial secara individual. Menurut Eric Fromm, banyak orang yang sebenarnya takut pada kebebasan, karena takut atau tidak sanggup memikul beban tanggungjawab pribadi yang menjadi implikasinya. Tesis Froom ini menunjukkan bahwa seorang pribadi atau kelompok yang tersegregasi dalam ikatan-ikatan politik akan terhegemoni dengan lingkungan politiknya sendiri alias tidak merasa bebas karena tak mampu menghadapi konsekuensi tanggungjawabnya sendiri. Dan ini menampakkan wajah yang muram bagi ketidak matangnya profesionalisme politik kita.

Menurut Nurcholis Madjid, Kesanggupan pribadi sesorang untuk melepaskan diri dari kekuatan tiranik dari luar dirinya –  mungkin saja termasuk pada lingkungan politik – adalah salah satu pangkal efek pembebasan sosial semangat – yang dalam terminologi Islam disebut sebagai –  Tauhid. Bahkan diisyaratkan bahwa menentang, melawan dan menghapuskan tirani adalah konsekuensi logis paham sikap keber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Semangat pembebesan diri dari ikatan-ikatan politik akan berefek positif bagi peningkatan kualitas semangat perpolitikkan. Pembebasan dalam arti ini juga bisa dalam makna menciptakan kompetisi politik yang sehat (healthy politics) yang mampu mencairkan ketegangan saat terjadi kompetisi dalam satu momentum politik. Pelaku politik akan lebih bebas melakukan komunikasi politik yang lebih terbuka.

Agar sedikit menarik, penulis ingin sedikit mengaitkan pembahasan tulisan ini pada istilah “Teologi pembebeasan”, namun tanpa bermaksud masuk pada wilayah diskursus yang theologis, tetapi untuk memberikan sedikit elaborasi spekulatif terhadap realitas politik dengan menekankan pada aspek kebebasan perilaku politik menuju kesadaran tanggungjawab yang kuat.

Istilah “Teologi pembebasan” (Liberation theology) yang mulanya muncul dalam karya Gustavo Guiterez yaitu A Theology of Liberation (1971) muncul sebagai – meminjam istilah Markx – mengeluarkan manusia dari proses alienasi dalam sejarah kehidupan. Meskipun peluang partisipasi politik masyarakat sudah terbuka lebar, namun tak terpungkiri masih banyak komunitas-komunitas tertentu yang masih berada dalam alienasi atas hak-haknya yang sebenarnya.

Selain itu, istilah “Teologi pembebasan” dalam pandangan Ali asghar Eneggineer tidak membatasi diri pada area pemikiran murni dan spekulatif, tapi melebar menjadi instrumen yang paling kokoh untuk membebaskan umat manusia dari cengkeraman para penindas, dan memberi ilham untuk bertindak dengan semangat revolusioner dalam berjuang menghadapi tirani, eksploitasi dan penganiayayan, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tertinggi, dan Tuhan sendiri memuliakan manusia, maka tindakan eksploitasi dan penganiayayan manusia pada manusia sendiri merupakan tidakan yang tidak mengakui nilai-nilai ke-Tuhan-an. Dari rekonstruksi konseptual tersebut, persoalan penting bagi Asghar adalah konsepsi praksis kerja untuk melakukan perubahan yang humanis.

Karena cita-cita setiap agama  – khususnya Islam, seperti yang dikatakan Cak Nur sejalan dengan cita-cita kemanusiaan – maka secara logis, proses politik juga untuk mencapai cita-cita humanisme yang sudah barang tentu mendapat support dari teks-teks keagamaan Islam. Artinya, agama akan merestui dinamika politik yang bebas tanpa alienasi dan menciptaan tirai antar sesama manusia. Menjadikan tokoh-tokoh politik sebagai “tuhan” Negara hanya akan melahirkan kondisi yang tidak seimbang (state of imbalance) dalam mencapai cita-cita politik itu sendiri.

Melalui kebebasan dan iklim demokrasi politik dengan semangat humanitas, maka kondisi yang diakatan Ashgar untuk membebaskan manusia dari cengkeraman para penindas, menghadapi tirani,  atau tesis Guiterez untuk mengeluarkan manusia dari alienasi, akan menghilangkan fenomena takut akan kebebasan dan akan mampu menerima konsekuensi pertanggungjawaban yang melekat  secara institusi maupun etika social secara insividual.